Pernyataan Sikap Bersama atas Matinya Kebebasan Akademik di Universitas Syiah Kuala


Diskusi dan Pernyataan Sikap Bersama dari Koalisi Mahasiswa Mewujudkan Demokratisasi Kampus atas “Matinya Kebebasan Akademik di Universitas Syiah Kuala”, pada Senin (07/09/2020).

Koalisi Mahasiswa Mewujudkan Demokratisasi Kampus mengadakan sebuah diskusi online dengan menghadirkan beberapa narasumber untuk membahas “Matinya Kebebasan Akademik di Universitas Syiah Kuala atas kasus yang menimpa Saiful Mahdi, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.

Koalisi Mahasiswa Mewujudkan Demokratisasi Kampus adalah gabungan dari beberapa aliansi yaitu aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), aliansi Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan terakhir KBS Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (PTMI).

Narasumber yang dihadirkan sendiri yaitu Dr. Herlambang Wiratraman dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Asfinawati, Dian Budianto selaku istri Saiful Mahdi, Zaky Yamani selaku Campaigner Amnesti Internasional Indonesia dan Syahrul Putra Mutia sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Diskusi dan Pernyataan Sikap Bersama tersebut menggunakan metode kegiatan antikan dari para narasumber dimana narasumber menyampaikan materi dalam waktu 15 menit, tanggapan dari masing-masing kampus dan pernyataan sikap dari aliansi serta di akhir acara akan ada pembacaan sikap koalisi.

Diskusi tersebut membahas kasus yang dialami oleh Saiful Mahdi, dosen prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Syiah Kuala pada 25 Januari 2019. Beliau menyampaikan kritikan pada proses perekrutan CPNS di Fakultas Teknik UNSYIAH. Beliau menyampaikan kritikan dengan menggunakan bahasa baik yang hanya disampaikan kepada para dosen dan civitas akademik UNSYIAH. Kritikan yang beliau sampaikan merupakan hasil analisis dan kajian yang didasari oleh bidang statistika dengan tujuan untuk membangun diskusi khusus melalui grup Whatsapp dan mendapatkan respon serta mendapat informasi tambahan demi memperbaiki sistem proses perekrutan CPNS. Namun apa yang didapatkan beliau setelah menyampaikan diskusi tersebut tidak sesuai dengan yang beliau inginkan. Bukannya mendapatkan respon baik dari para akademisi tetapi beliau malah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik. Beliau mendapatkan dugaan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 10 juta subsider 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pasca adanya putusan pengadilan tersebut Saiful Mahdi mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Bertolak belakang dengan yang diajukan, Majelis Hakim melalui putusannya menolak kasasi dan malah melakukan hasil putusan pengadilan.

Padahal jika melihat dengan pandangan hukum, secara jelas tindakan yang dilakukan oleh Saiful Mahdi tersebut merupakan tindakan yang konstitusional berupa penyampaian kritik internal atas sistem penerimaan CPNS di kampus. Namun tindakan tersebut malah dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik institusi oleh pimpinan kampus. Berangkat dari peristiwa tersebut, maka Koalisi Mahasiswa Mewujudkan Demokratisasi Kampus melakukan diskusi untuk memperingati Matinya Kebebasan Akademik di UNSYIAH.

Dalam sesi yang pertama diskusi, terdapat penyampaian materi oleh Asfinawati yaitu Penggunaan UU ITE dalam kaitan Penyempitan Demokrasi dan Kebebasan Akademik. Dalam penyampaian materi tersebut, Asfinawati menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan UU ITE dalam kasus Saiful Mahdi mulai dari hate speech hingga kasus lain yang berkaitan sebagai perbandingan.

Penyampaian selanjutnya yaitu oleh Dr. Herlambang Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, dengan judul “Gagasan Akademik dan Kemunduran Peradaban Kampus”. Penyampaian yang dibawakan beliau berisi seruan atas keadilan bagi Saiful Mahdi.

“Bahwa kasus Pak Saiful Mahdi, secara langsung nyata bukan hanya telah mencederai kebebasan akademik melainkan pula meruntuhkan marwah kampus sebagai tempat yang seharusnya melindungi sikap dan pandangan kritis kampus sebagai benteng kebebasan untuk berpendapat dan kritik termasuk ke dalam institusinya sendiri merupakan gagasan akademik yang dijamin dalam sistem hukum HAM dan konstitusi”, ungkapnya.

Keputusan Mahkamah Agung menurut beliau merupakan bentuk kemunduran bagi iklim kebebasan akademik dan otonomi kampus dan menjadi presiden buruk bagi upaya pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, Zaky Yamani, Campaigner Amnesti Internasional Indonesia, dalam kesempatan pada diskusi tersebut menyampaikan bagaimana semua pihak yang mendukung pemulihan nama baik dan penghapusan hukuman Saiful Mahdi dapat bergerak bersama untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Dalam kesempatan itu, Zaky Yamani juga mengajak semua partisipan untuk sama-sama mengisi dan mengirim permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo, yang mana dengan begitu dapat dilakukan penghapusan hukuman dan pemulihan nama baik Saiful Mahdi atas kesalahan yang tidak pernah beliau lakukan.

Dalam sesi lainnya Dian Budianti, selaku istri Saiful Mahdi juga mendapat kesempatan menyampaikan permohonan untuk mendukung sang suami dalam melawan hukuman atas peraturan yang membelenggu kebebasan berpendapat.

“Yang kenal suami saya pasti tahu, bahwa dia tidak pernah asal bicara, dia selalu bicara dengan hati-hati, dan bang Saiful itu orangnya demokratis dengan mudah dia minta maaf kalau memang apa yang disampaikannya ada salah”, ceritanya menjelaskan sifat asli sang suami. Ia juga terus memohon dukungan kepada para mahasiswa yang hadir untuk mengirim dorongan amnesti kepada Presiden. Penuturan selanjutnya dilakukan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia, dimana beliau menjelaskan mengenai Advokasi Kasus Saiful Mahdi.

Hingga akhir diskusi dan pernyataan sikap tersebut, para perwakilan dari Koalisi Mahasiswa Mewujudkan Demokratisasi Kampus, mulai dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), ), aliansi Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan terakhir KBS Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (PTMI), menyampaikan pernyataan sikap mereka masing-masing.

Selesainya acara Diskusi dan Pernyataan Sikap tersebut baik dari narasumber sampai dengan koalisi yaitu Koalisi Mewujudkan Demokratisasi Kampus, sepakat bahwa pemberangusan ruang kebebasan akademik harus dikecam dan mengambil pernyataan sikap bersama.
Maka atas dasar kasus Saiful Mahdi tersebut, Koalisi Mewujudkan Demokratisasi Kampus akhirnya menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam dan mengutuk keras segala bentuk pelanggaran kebebasan akademik;
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi;
3. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dijadikan alat untuk membungkam berbagai kritikan; serta
4. Mendesak untuk segera menghapus ketentuan terkait 35 persen suara Menteri Pendidikan dalam pemilihan pimpinan universitas dan 35 persen suara rektor dalam pemilihan pimpinan fakultas.

Dengan pernyataan sikap yang telah disetujui tersebut, semua perwakilan yang mewakili instansi yang terkait menyatakan desakan untuk membebaskan Saiful Mahdi dari tuntutan yang diberikan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password